ayo jual rumah

Cara Mengkonversi Surat Girik menjadi SHM

13 Mar 2014    view : 6921

Surat Girik adalah surat atas tanah girik yang isinya tidak mencantumkan apa-apa seperti hak guna bangunan, hak pakai, tanda bukti atas tanah, hak milik dll. Lalu apa itu tanah girik? Tanah girik adalah tanah adat yang belum dikonversikan haknya ke kantor pertanahan. Jadi secara hukum tanah ini belum terdaftar di Negara. Nama lain dari tanah girik bermacam-macam seperti Petok D, Rincik, Ketitir, Opstaal, dll.

Surat Girik adalah surat atas tanah girik yang isinya tidak mencantumkan apa-apa seperti hak guna bangunan, hak pakai, tanda bukti atas tanah, hak milik   dll.

Maka dari itu, bagi anda yang merasa mempunyai tanah girik, segeralah untuk mengkonversikannya ke kantor pertanahan sehingga benar-benar mempunyai hak atas tanah tersebut. Untuk mengkonversikan surat girik, ada beberapa tahap yang perlu dilalui yaitu mengurus surat keterangan di kantor desa/kelurahan dan kantor pertanahan.

Di kantor desa/Kelurahan

1. Surat keterangan tidak sengketa

Surat ini berfungsi untuk menjelaskan bahwa sebidang tanah girik yang akan dikonversikan tidak sedang terlibat persengketaan. Di dalam surat ini akan ada tanda tangan saksi misalnya pejabat RT dan RW. Jika tidak ada RT atau pejabat Negara maka boleh disaksikan oleh kepala suku.

2. Surat keterangan riwayat tanah

Surat ini untuk menjelaskan riwayat pemegang tanah dari awal dicatat di kantor desa sampai saat ini. Di dalam surat ini juga dijelaskan tentang proses pengalihan pemegang sebidang tanah tersebut dari awal sampai saat ini.

3. Surat keterangan penguasaan tanah

Menjelaskan waktu penguasaan tanah girik ini oleh pemilik dari awal mendapatkannya.

tanah adat yang belum   dikonversikan haknya ke kantor pertanahan. Jadi secara hukum tanah ini belum   terdaftar di Negara

Di kantor pertahanan

1. Melengkapi surat-surat.

Yaitu mengumpulkan semua surat yang telah dibuat dikelurahan ditambah fotokopi KTP, KK, PBB dll.

2. Pengukuran dan pengesahan.

Pihak dari kantor pertahanan akan ke lokasi tanah girik anda untuk mengukur luas tanah. Kemudian proses pencetakan dan pemetaan hasil ukur di BPN yang selanjutnya pengesahan surat ukur oleh pejabat yang berwenang hasil dari pengukuran di lokasi. Setelah itu, dilanjutkan dengan proses Panitia A yang dilakukan di Sub Seksi Pemberian Hak Tanah. Anggota Panitia A terdiri dari petugas dari BPN dan kepala desa setempat.

3. Pengumuman dan penerbitan SK hak atas tanah

Pengumuman dilakukan di kantor desa dan BPN selama 60 hari. Setelah pengumuman selama 60 hari dan tidak ada pihak lain yang keberatan maka Sertifikat Hak Milik (SHM) akan langsung diterbitkan.

4. Pembayaran BPHTB dan pendaftaran di PHI

Besarnya nilai Bea Perolehan Hak atas Tanah BPHTB berdasarkan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOB) dan luas tanah. Setelah itu mendaftarkan SK hak untuk diterbitkan sertifikat pada subseksi Pendaftaran Hak dan Informasi (PHI).

Copyright © 2014 ayojualrumah.com   All rights reserved